Rapat Kerja Nasional JKLPK Indonesia-Tana Toraja

Kerangka Acuan

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) JKLPK di Indonesia

Toraja, 12-14 Oktober 2018

 

Tema: Kabar baik bagi semua makhluk (Markus 16: 15)

Sub Tema: Menjadi alat untuk menyatakan kabar baik bagi semua makhluk agar hidup harmoni, holistik, dan damai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pendahuluan

Tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun politik di Indonesia. Pada 2018, Pilkada serentak berlangsung di 171 daerah, dan pada tahun ini juga berlangsung pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, pendaftaran calon anggota legislatif, dan kampanye dari para calon. Tentu saja, pada situasi yang sedemikian ini, sedikit banyaknya kinerja dan konsentrasi pemerintah dan legislatif akan terganggu, khususnya urusan menyangkut kepentingan (layanan) publik.

Demokrasi, di satu sisi menunjukkan bahwa secara prosedural sudah berjalan dengan baik. Tetapi, di sisi lain, secara substansial belum berjalan seperti yang diharapkan. Pesta demokrasi, hingga saat ini diprediksi masih akan sarat dengan politik uang, politik sektarian (penggunaan isu SARA), dan hanya menjadi ajang para elit dan orang-orang berduit dalam memperebutkan kekuasaan. Sementara rakyat akan tetap menjadi objek, dan akan tetap jauh dari para penguasa (pemerintah-pemimpin) dan dari para 'wakil rakyat'.

Dengan kondisi yang sedemikian ini, di mana pertarungan para elit politik masih lebih mementingkan kepentingan kelompok/golongannya, dan rakyat pun belum sungguh-sungguh memperoleh pendidikan politik, maka dapat dibayangkan bahwa kesejahteraan rakyat masih hanya sebatas slogan. Rakyat akan tetap hidup dalam kemiskinan dan harus mengatasi sendiri berbagai persoalan yang melanda kehidupannya.

Pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, kebijakan pembangunan bertumpu pada percepatan pembangunan, yakni dengan mengandalkan pembangunan infrastruktur secara masif, khususnya di Indonesia Bagian Timur. Tentu saja hal ini layak diapresiasi. Namun, kebijakan pembangunan yang sedemikian itu harus dikritisi pula. Sejauhmana pembangunan infrastruktur tersebut sungguh-sungguh meningkatkan ekonomi rakyat tempatan (mensejahterakan rakyat)? Atau, siapa sesungguhnya yang mengambil manfaat terbesar dari adanya pembangunan infrastruktur tersebut? Lalu, rakyat memperoleh apa?

Faktanya, seiring dengan berbagai pembangunan infrastruktur tersebut, berbagai konflik pun muncul. Baik karena adanya perampasan tanah atau ruang hidup masyarakat setempat secara sepihak untuk kepentingan pembangunan tersebut, maupun karena pada akhirnya masyarakat setempat hanya sebagai objek dan penonton atas adanya  pembangunan tersebut. Demikian halnya dengan persoalan kerusakan lingkungan yang juga tak kunjung teratasi, bahkan berujung pada darurat ekologis. Ketimpangan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang sudah berlangsung cukup lama oleh korporasi skala besar, terutamanya di sektor perkebunan dan tambang, masih saja berlangsung. Meskipun disebut-sebut bahwa pemerintah tidak lagi menerbitkan ijin-ijin baru, tapi persoalan lingkungan dan konflik pertanahan belum juga dapat terselesaikan, bahkan makin meningkat. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mencatat ada 302 konflik lingkungan hidup dan agraria sepanjang 2017 di 13 provinsi yang mengakibatkan 163 orang dikriminalisasi.[1] Potensi kerusakan lingkungan dan konflik agraria ini diprediksi akan terus terjadi sepanjang tidak ada upaya dari pemerintah untuk mengevaluasi korporasi skala besar yang menguasai sumber daya alam di sektor perkebunan dan tambang.

Masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan pun belum teratasi, bahkan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan mengalami peningkatan. Padahal, Undang-Undang Dasar 1945 sudah menjamin setiap warga negara untuk bebas memeluk dan menjalankan agama/kepercayaannya. Tetapi, masih banyak terjadi persekusi berbasis kebencian terhadap agama/keyakinan tertentu. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang harus terusir dari tempat tinggalnya atau beribadah dengan tidak nyaman. Seperti yang dialami jemaat GKI Yasmin-Bogor, HKBP Filadelfia-Bekasi, jemaat Syiah di Sampang-Madura dan di Transito, Nusa Tenggara Barat. Merujuk pada data Wahid Foundation, di 2017 terdapat 213 kasus pelanggaran yang tersebar di 27 provinsi[2].

Hal lainnya adalah praktik korupsi oleh pejabat publik (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) yang masih sulit diberantas. Hingga Mei 2018, terdapat 65 kasus korupsi oleh anggota DPRD/DPR, 287 kasus oleh kementerian/lembaga negara, 116 kasus oleh pejabat di level provinsi, dan 234 kasus di tingkat pemerintah kabupaten/kota.[3] Padahal, seharusnya pejabat publik menjadi garda terdepan untuk memberantas korupsi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Belum lagi melihat vonis hukuman yang diberikan kepada para koruptor, di mana hukumannya rata-rata rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera. Hal ini menunjukkan, bahwa praktik korupsi benar-benar sulit diberantas.

Lalu, kebijakan di sektor anak, khususnya bagi penyandang disabilitas. Pada isu ini ada sedikit kemajuan dengan disahkannya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dinilai lebih progresif dibandingkan undang-undang sebelumnya. Namun, tetap saja pada tataran implementasi mengalami kebuntuan, di mana 15 Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk operasional belum kunjung selesai (belum ada). Juga adanya masalah ego sektoral. Padahal, turunan peraturan ini sangat diperlukan sebagai petunjuk teknis bagi pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah yang ramah terhadap kelompok disabilitas.

Melihat kondisi di atas, maka menjadi sangat penting merefleksikan bersama tentang kerja-kerja penguatan rakyat dan LPK-LPK (partisipan JKLPK) di 12 Region di Indonesia, sudah sejauhmana kerja-kerja pendampingan, pemberdayaan, pengorganisasian, advokasi, dan lainnya yang dilakukan LPK-LPK sungguh-sungguh sudah dalam kerangka mendampingi, memberdayakan, membangun dan memperkuat organisasi rakyat, dan melakukan pembelaan (pembebasan) bagi masyarakat yang “ter” (kelompok sasaran). Sudah sejauhmana arak-arakan JKLPK di Region maupun di aras Nasional saling menopang dan bergerak bersama menuju adanya perubahan? Pertanyaan-pertanyaan reflektif ini tentunya menjadi sangat penting kita gumuli bersama pada Rakernas 2018 ini.

Dasar pelaksanaan

  1. Pedoman Kerja JKLPK Pasal 6 ayat 1 point b.
  2. Keputusan Rapat Pokja Terbatas pada tanggal 10 September 2018 di Jakarta.

Tujuan/output

Kegiatan ini bertujuan dan diharapkan mencapai hasil sebagai berikut:

  1. Melakukan refleksi atas kerja-kerja LPK melalui region.
  2. Mendapatkan gambarn jelas data partisipan JKLPK.
  3. Membahas isu-isu strategis JKLPK (region dan nasional).
  4. Mendengar paparan persiapan Panitia Konsultasi Nasional XIII JKLPK.
  5. Membahas hal-hal yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan Konsultasi Nasional XIII JKLPK, September di Papua Barat.

Materi

Adapun materi yang akan dibahas adalah:

  1. Perkembangan jejaring di region.
  2. Draf isu strategis JKLPK tahun 2021-2023.
  3. Tema dan sub tema JKLPK tahun 2021-2023.
  4. Draf perubahan Pedoman Kerja JKLPK.
  5. Warna sari.

Rangkaian kegiatan rakernas

Sebagai bagian dari alat organisasi, Rakernas bertujuan untuk melakukan konsolidasi organisasi dalam meningkatkan sinergi antarperangkat organisasi, termasuk pembenahan organisasi sehingga menjadi menjadi lebih baik lagi ke depan. Selain itu, Rakernas dapat digunakan sebagai tempat perumusan bahan pelaksanaan Konsultasi Nasional XIII Tahun 2019 di Papua Barat. Beberapa topik yang akan dibahas di Rakernas, di antaranya:

  1. Sharing regional untuk mengetahui dinamika isu di masing-masing region.
  2. Spirit dan nilai berjejaring dalam pelayanan LPK.
  3. Sidang komisi untuk pembahasan draf perubahan Pedoman Kerja JKLPK.
  4. Sidang komisi pembahasan usulan tema dan sub tema JKLPK 2021-2023.
  5. Sidang komisi untuk membahas isu-isu strategis JKLPK 2021-2023.
  6. Sidang komisi untuk membahas persiapan KONAS XIII.

Tempat pelaksanaan

Rakernas tahun 2018 ini akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal

Jumat-Minggu/12-14 Oktober 2018

Tempat   

Pusat Pembinaan dan Pelatihan (Pusbinlat) Kondoran Gereja Toraja, Jl. A. Yani 45 Rantepao, Tana Toraja, Sulawesi Selatan

Peserta

  1. Peserta Rakernas 2018 ini adalah seluruh anggota POKJA JKLPK yang berjumlah 12 orang, staf Seknas sebanyak 6 orang, perwakilan pengurus region (12 orang), dan perwakilan panitia Konas XIII.
  2. Panitia lokal pelaksanaan Rakernas adalah pengurus Region Sulawesi atas koordinasi Pokja perwakilan Region Sulawesi, Bapak Djoly Sualang.
  3. Peserta dari region diharapkan menyiapkan persembahan kesenian/budaya untuk malam penutupan.
  4. Pengurus region diharapkan mengisi form laporan yang akan disertakan dalam udangan. Laporan tersebut berisi kegiatan JKLPK di tingkat region dan juga update jumlah partisipan di region.

 

 

Pembiayaan dan sumber dana

  1. Rakernas 2018 terselenggara atas dukungan dari mitra JKLPK, yaitu Bread for the World, partisipasi dari LPK dan pengurus region serta panitia lokal dari Region Sulawesi.
  2. Sekretariat Nasional hanya akan menanggung tiket sekali jalan (one way) untuk 1 (satu) orang perwakilan pengurus region. Jika ada pengurus lain atau LPK lain yang ingin ikut, maka tiket tidak ditanggung Seknas.
  3. Mekanisme pembelian tiket one way bisa dengan cara dibelikan oleh Seknas atau dengan cara reimburse.
  4. Kebutuhan akomodasi (penginapan dan konsumsi) selama pelaksanaan Rakernas akan ditanggung oleh Seknas. Seknas tidak akan memfasilitasi kebutuhan di luar jadwal/pelaksanaan Rakernas.
  5. Transportasi lokal dari Makasar ke Toraja (PP) akan difasilitasi oleh Seknas sesuai dengan jadwal keberangkatan yang telah ditentukan. Di luar jadwal ini, tidak difasilitasi Seknas. (lihat poin mekanisme pemberangkatan)

 

Mekanisme pemberangkatan

Seluruh peserta diharapkan sudah tiba di Makassar (Yayasan MATEPE) paling lambat tanggal 10 Oktober malam (flight terakhir), sehingga pada pagi hari tanggal 11 Oktober (paling lambat pukul 10.00 waktu setempat) dapat bersama-sama berangkat ke Toraja dengan menggunakan bus yang telah disediakan panitia. Perjalanan dari Makassar ke Toraja akan menempuh waktu ± 8-9 jam. Peserta yang berangkat di luar waktu yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan akan mengurus sendiri perjalanannya.

Penutup

Pelaksanaan Rakenas ini diharapkan menjadi forum aksi dan refleksi dari perjuangan masing-masing LPK dalam terang visi bersama JKLPK, dalam pilihan keberpihakan kepada yang lemah, tertindas dan terpinggirkan. Demikian kerangka acuan ini diperbuat, semoga bisa menjadi panduan kita dalam melaksanakan Rakernas.***

 

[1] http://www.mongabay.co.id/2018/04/24/walhi-kondisi-indonesia-masih-darurat-ekologis/

[2] Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2017 oleh Wahid Foundation.

[3]  https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-instansi

 

Informasi Teknis pelaksanaan

Rapat Kerja Nasional JKLPK

Toraja, 12-14 Oktober 2018

Berkaitan dengan pelaksanaan Rakernas JKLPK di Toraja, maka Seknas JKLPK menyampaikan beberapa informasi teknis yang perlu diperhatikan peserta.

  1. Pelaksanaan Rakernas (Hari-H) dimulai sejak hari Jumat-Minggu, 12-14 Oktober 2018 di Pusbinlat Motivator Kondoran, Toraja.
  2. Mengingat jarak dari Makasar ke Toraja yang cukup jauh, peserta diharapakan sudah tiba di Kota Makasar paling lambat tanggal 10 Oktober malam (flight terakhir).
  3. Peserta diminta untuk menginformasikan jadwal kedatangannya di Bandara Hasanudin, Makasar, untuk selanjutnya dijemput panitia dan dibawa ke tempat penginapan di Yayasan Matepe untuk bermalam. Konsumsi selama menginap di Yayasan Matepe akan ditanggung oleh Seknas.
  4. Seluruh peserta akan berangkat bersama-sama dari Yayasan Matepe pada tanggal 11 Oktober (paling lambat pukul 10.00 waktu setempat) dengan menggunakan bus yang telah disediakan panitia. Waktu perjalanan dari Makasar ke Toraja menempuh waktu ± 8-9 jam.
  5. Peserta yang tiba di Makasar di luar jadwal yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan akan mengurus sendiri biaya perjalanannya ke Toraja.
  6. Peserta akan tiba di Toraja pada 11 Oktober malam dan selanjutnya akan melakukan registrasi, pembagian kamar, welcome dinner, istirahat malam.
  7. Peserta akan mulai secara sah mengikuti seluruh rangkaian Rakernas pada hari Jumat-Minggu, 12-14 Oktober. Akomodasi selama Rakernas akan ditanggung JKLPK.
  8. Peserta Rakernas adalah POKJA JKLPK, staf seknas, perwakilan pengurus region. Seknas hanya menanggung biaya tiket sekali jalan (one way) untuk 1 (satu) orang perwakilan pengurus region.
  9. Jika ada pengurus region yang lain atau perwakilan LPK yang ingin hadir, maka biaya tiket ditanggung sendiri (tidak difasilitasi seknas). Dan mohon diinfokan kepada seknas terkait keperluan akomodasi (penginapan dan konsumsi) selama Rakernas.
  10. Mekanisme pembelian tiket sekali jalan (one way) untuk perwakilan pengurus region bisa dengan cara dibelikan oleh Seknas atau dengan cara reimburse.
  11. Kepulangan peserta dari Toraja ke Makasar akan ditanggung oleh JKLPK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kepulangan di luar jadwal, maka biaya perjalanannya ditanggung oleh yang bersangkutan.