FGD RUU Perkelapasawitan

Seknas JKLPK kembali mengikuti proses advokasi kebijakan terhadap RUU Perkelapasawitan. Jika sebelumnya dilaksanakan di kantor PGI, kali ini giliran kantor Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) yang menjadi tuan rumah. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga-lembaga keumatan.

Agenda pertemuan adalah membahas rencana kerja advokasi yang melibatkan organisasi masyarakat sipil dan lembaga-lembaga keumatan. Rencana kerja yang disepakati berkaitan dengan perlunya memperluas aliansi RUU Perkelapasawitan, terutama kepada lembaga-lembaga keumatan yang belum terlibat secara aktif. Selain itu, juga melakukan lobi ke pihak pemerintah dan DPR, khususnya kepada fraksi-fraksi yang pernah mengeluarkan pernyataan tidak mendukung RUU Perkelapasawitan.

Kesepakatan lainnya adalah memfinalisasi pernyataan sikap bersama antara organisasi masyarakat sipil dan lembaga-lembaga keumatan untuk menolak RUU perkelapasawitan. Momentum untuk deklarasi pernyataan sikap bersama ini adalah dengan membuat diskusi publik RUU Perkelapasawitan. Di akhir acara pernyataan sikap bersama akan dibacakan di hadapan awak media.

Rencana tindak lanjut dari pertemuan ini adalah: perluas aliansi, lobi ke fraksi DPR yang menolak RUU Perkelapasawitan, finalisasi pernyataan sikap bersama, mengadakan diskusi Publik RUU Perkelapasawitan, dan membuat paket informasi tentang RUU Perkelapasawitan untuksegmentasi anak-anak muda.